PEDOMAN REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUNGAN KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA(BUN)

Latar Belakang

Menurut PMK NO 171/PMK.06/2007

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) yang dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit Ditjen PBN dimulai dari tingkat  KPPN,   Kanwil Ditjen PBN dan Kantor Pusat Ditjen PBN yang terdiri dari SAKUN yang menghasilkan Laporan Arus Kas dan Neraca KUN  dan SAU yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU

Latar Belakang

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan secara berjenjang oleh Kementerian Negara/Lembaga dengan membentuk unit akuntansi keuangan yang dimulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W),  Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon 1 (UAPPA-E1), Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dan unit akuntansi barang (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W dan UAKPB),   pemrosesan data yang dilakukan menghasilkan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan

Pelaksanaan  SiAP dan  SAI yang terpisah akan menghasilkan data yang akurat dan andal apabila kedua sub sistem tersebut menghasilkan suatu internal check yang kemudian secara berkala harus dilakukan rekonsiliasi

Kebijakan Rekonsiliasi

Sesuai dengan Permenkeu 171/PMK.06/2007 bahwa semua satker harus melakukan rekonsiliasi dengan KPPN. Hasil rekonsiliasi berupa ADK dan Laporan Keuangan  dikirimkan ke UAPPA-W/UAPPA-E1. Selanjutnya UAPPA-W melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN

Satker di daerah yang kewenangannya KP  sepanjang  satker tersebut merupakan satker instansi wilayah tetap harus menggunakan kode wilayah sesuai DIPA dan tidak diperkenankan menggunakan kode wilayah 0199. Satker instansi pusat yang berkedudukan di wilayah tidak melakukan rekonsiliasi dengan kanwil DJPBN setempat (contohnya Akademi Kepolisian merupakan satker instansi pusat yang ada di daerah)

Kebijakan Rekonsiliasi

UAPPA-E1 yang menerima data setiap bulan dari satuan kerja yang merupakan instansi pusat  harus melakukan rekonsiliasi dengan DIT. APK setiap triwulan. Sedangkan satker yang menggunakan kode kewenangan KP tetapi merupakan satker wilayah harus melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN melalui UAPPA-W setempat

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana DK/TP dari Kementerian Negara/Lembaga yang tidak mempunyai kantor vertikal di Provinsi/Kab/Kota, dan hanya ada satu satuan kerja per Eselon I, maka tidak perlu melakukan rekonsiliasi di tingkat wilayah. SKPD tersebut langsung mengirimkan datanya ke Eselon I K/L yang memberi dana DK/TP tersebut. KPPN mengirimkan data SAI dan data SAU hasil rekonsiliasi ke Kanwil DJPBN.

Kebijakan Rekonsiliasi

BA/E1 yang mempunyai beberapa UAPPA-W dalam satu wilayah harus melakukan rekonsiliasi dengan Kanwil DJPBN berdasarkan satker di wilayahnya ( contoh : Propinsi DKI Jakarta mempunyai lebih dari satu Kanwil Ditjen Pajak, masing-masing Kanwil merupakan UAPPA-W tersendiri yang membawahi beberapa satker/KPP yang menjadi lingkup wilayah kerjanya. Rekonsiliasi masing-masing UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN dilakukan per satker untuk lingkup kerjanya)

Kebijakan Rekonsiliasi

BA yang mempunyai kantor vertikal di daerah, tetapi tidak mempunyai kantor wilayah harus menunjuk salah satu satker sebagai UAPPA-W

Data yang berhubungan dengan penerimaan dan/atau pengeluaran pada satker yang pencairan dananya pada beberapa KPPN, rekonsiliasi  dilakukan pada KPPN setempat, sebesar dana yang disetor/dicairkan pada KPPN tersebut, tidak harus memisahkan data dalam laporan yang berasal dari KPPN lain

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (5)

NERACA DENGAN LAK

Kas di KPPN harus sama dengan Saldo Akhir Kas KPPN pada LAK dan saldo akhir pada LKP yang telah direkonsiliasi dengan R/K Bank

Kas pada BLU di Neraca KUN harus sama dengan Saldo Akhir Kas BLU pada LAK

Kas dalam Transito di Neraca KUN harus sama dengan Total Pengeluaran KU –Total Penerimaan KU pada LAK

NERACA DENGAN LAK continue…

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN harus sama dengan Pengeluaran Transito – Penerimaan Transito TAB + UP yang belum disetor (TAYL) +/- Koreksi Penyelesaian sisa UP

Utang PFK di Neraca KUN harus sama dengan Penerimaan PFK – Pengeluaran PFK

NERACA DENGAN LAK continue…

SILPA/SIKPA yang merupakan hasil jumlah Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan

NERACA DENGAN LAK continue…

Utang kepada pihak ketiga pada Neraca KUN harus sama dengan Penerimaan Non Anggaran pihak ketiga – Pengeluaran Non Anggaran pihak ketiga + Saldo Awal Utang kepada pihak ketiga

NERACA KUN DENGAN NERACA SAU

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca SAU harus sama dengan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN

Tamat

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (4)

ANALISIS  ANTAR  LAPORAN

Analisis Antar Laporan

Laporan Arus Kas (LAK) dengan Neraca KUN ( Tk. KPPN dan Tk. Kanwil)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Realisasi Anggaran Lembar Muka dengan Neraca SAU

Neraca Sistem Akuntansi Umum (SAU) dengan Neraca Kas Umum Negara (KUN) (Tk. KPPN dan Tk. Kanwil)

Laporan Arus Kas (LAK) dengan Neraca ( Tk Pusat)

Laporan Arus Kas (LAK) dengan Neraca KUN

Saldo Akhir Kas KPPN pada LAK harus sama dengan Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN

Saldo Akhir Kas BLU pada LAK harus sama dengan Kas Pada BLU  di Neraca KUN

Selisih antara Pengeluaran Kiriman Uang dengan Penerimaan Kiriman Uang pada LAK (tidak termasuk MA 824119 dan 817111) harus sama dengan Kas dalam transito pada Neraca KUN

Laporan Arus Kas (LAK) dengan Neraca KUN

Utang Kepada Pihak Ketiga pada Neraca KUN harus sama dengan selisih antara Penerimaan Non Anggaran pihak ke tiga dengan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga

Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito pada LAK harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN. Perbedaan antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito dengan Kas di Bendahara Pengeluaran mengindikasikan adanya UP yang belum disetor pada tahun anggaran yang lalu yang belum diakui sebagai  saldo awal kas bendahara pengeluaran dan adanya setoran UP satker di luar mitra kerja KPPN.

Laporan Arus Kas (LAK) dengan Neraca KUN

Selisih antara Pengeluaran Reimbursment PP dengan Penerimaan Reimbursment PP pada LAK harus sama dengan Uang Muka dari Rekening BUN pada Neraca KUN

Selisih antara Pengeluaran Reimbursment REKSUS dengan Penerimaan Reimbursment REKSUS pada LAK harus sama dengan Uang Muka dari Rekening Khusus pada Neraca KUN

Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada LAK harus sama dengan Utang PFK pada Neraca KUN

Laporan Arus Kas (LAK) dengan Neraca KUN

Total dari saldo akhir kas tahun anggaran yang lalu ditambah UP TAYL harus sama dengan SAL ditambah dengan Utang Kepada Pihak Ke tiga (kalau ada) pada Neraca KUN

SiLPA/SiKPA merupakan hasil penjumlahan Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi, Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan, Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan. SiLPA/SiKPA  pada LRA harus sama dengan SiLPA/SiKPA pada Neraca KUN ditambah/dikurang sebesar jurnal koreksi saldo UP tahun anggaran berjalan.

LRA dengan LAK

Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA Lembar Muka harus sama dengan jumlah Pendapatan Pajak Dalam Negeri Netto ditambah Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Netto pada LAK

Jumlah PNBP pada LRA Lembar Muka harus sama dengan jumlah Penerimaan Sumber Daya Alam Netto, Penerimaan BLU dan Penerimaan dari Laba BUMN Netto dan Pendapatan PNBP Lainnya (dari aktifitas Operasi dan Non Keu) Netto pada LAK

Jumlah Penerimaan Hibah pada LRA Lembar Muka harus sama dengan jumlah Penerimaan Hibah Netto dengan Pendapatan Hibah DN Netto dan Pendapatan Hibah LN Netto pada LAK

LRA dengan LAK

Jumlah Belanja Pegawai pada LRA Lembar Muka harus sama dengan jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan Netto dengan Belanja Honor, Lembur/Vakasi Netto dan Belanja Konstribusi Sosial Netto pada LAK

Jumlah Belanja Barang pada LRA Lembar Muka harus sama dengan jumlah Belanja Barang Netto ditambah dengan Belanja Jasa Netto, Belanja Pemeliharaan Netto, Belanja Perjalanan Netto dan  Belanja Badan Layanan Umum netto pada LAK

LRA dengan LAK

Jumlah Belanja Modal pada LRA Lembar Muka  harus sama dengan jumlah Belanja Modal Tanah Netto ditambah dengan Belanja Peralatan Mesin Netto, Belanja Modal Gedung dan Bangunan Netto, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan Netto, Belanja Modal Fisik Lainnya Netto  dan Belanja Modal Badan Layanan Umum Netto pada LAK

Jumlah Belanja Pemb. Bunga Utang pada LRA Lembar Muka  harus sama dengan jumlah Belanja Pemb. Bunga  Utang Netto ditambah dengan Belanja Pemb. Bunga Utang DN Jk. Pendek pada LAK

LRA dengan LAK

Jumlah Belanja Subsidi pada LRA Lembar Muka  harus sama dengan jumlah Belanja Subsidi Netto ditambah dengan Belanja Subsidi Lembaga Non Keuangan pada LAK

Jumlah Belanja Hibah pada LRA Lembar Muka  harus sama dengan jumlah Belanja Hibah Netto pada LAK

Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada  LRA Lembar Muka  harus sama dengan jumlah Belanja Bantuan Kompensasi Sosial Netto ditambah dengan Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan Netto dan Belanja Lembaga Sosial Lainnya Netto pada LAK

LRA dengan LAK

Jumlah Belanja Lain-lain pada LRA Lembar Muka  harus sama dengan jumlah Belanja Lain-lain Netto pada LAK

Jumlah Belanja Transfer Daerah pada LRA Lembar Muka harus sama dengan jumlah Transfer Dana Bagi Hasil netto, ditambah dengan Transfer Dana Alokasi Umum netto dan  Transfer Dana Alokasi Khusus netto, dan Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian netto pada LAK

LRA dengan LAK

Jumlah Pembiayaan bersih pada LRA harus sama dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pembiayaan pada Laporan Arus Kas (LAK)

SiLPA/SiKPA pada LRA harus sama dengan SiLPA/SiKPA  pada LAK. Apabila tidak sama dapat disebabkan adanya jurnal koreksi yang mempengaruhi SiLPA/SiKPA.

Bersambung ke…

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (5)

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (3)

Analisis Pembiayaan

Untuk KPPN yang ada transaksi pembiayaan, maka Jumlah Realisasi Pembiayaan pada LRA Lembar Muka harus sama dengan Laporan Realisasi Anggaran Pembiayaan Bersih

Noncash Transaction-Transaksi Non Kas

Transaksi non kas adalah transaksi penerimaan negara dan belanja negara  yang tidak ada kas masuk atau kas keluar dari Rekening Kas Umum Negara.

Penerimaan  non kas dibukukan oleh Kementerian negara/lembaga, sedangkan belanja non kas dibukukan oleh Bagian Anggaran BUN dan PA. Terhadap transaksi  Non Kas, antara data pada satker (K/L) harus sama dengan data yang ada di KPPN (BA BUN)

Analisis Laporan Arus Kas (LAK)

Saldo Awal Kas pada Laporan Arus Kas per MA tahun berjalan harus sama dengan Saldo  Akhir Kas KPPN tahun lalu ditambah Saldo Akhir Kas BLU tahun lalu

Saldo Akhir Kas pada LAK per MA harus sama dengan Saldo Akhir Kas BLU ditambah dengan Saldo Akhir Kas KPPN

Saldo Kas BLU merupakan saldo Kas BLU pada Neraca 1 Januari ditambah selisih antara pendapatan BLU (MA 424) dengan Belanja BLU (MA 525 dan MA 537)

ANALISIS LAK …cont.

Jumlah Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA harus sama dengan Pengeluaran Kiriman Uang Dari RPK-BUN P (KPPN harus melakukan konfirmasi kepada Dit. PKN). Apabila terdapat perbedaan angka maka masing-masing harus memperbaiki

ANALISIS  LAK …cont

Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA pada KPPN Induk harus sama dengan jumlah Pengeluaran Kiriman Uang dalam Rangka TSA semua KPPN Non KCBI (KPPN KCBI dengan KPPN Non KCBI harus saling konfirmasi)

Penerimaan Kiriman Uang Antar KPPN (MA 8141) harus sama dengan Pengeluaran Kiriman Uang Antar KPPN (MA 8142)

Jumlah Penerimaan Pemindahbukuan (MA 8143) harus sama dengan Pengeluaran Pemindahbukuan (MA 8243)

Bersambung ke…

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (4)

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (5)

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (2)

ANALISIS  LRA

Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan Negara dan Hibah

Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan Hibah

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat

Transfer ke Daerah

Pembiayaan

Penerimaan Dalam Negeri

Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan Lembar Muka harus sama dengan realisasi Penerimaan Perpajakan pada LRA Pendapatan Negara dan Hibah menurut Mata Anggaran dikurangi  realisasi Pengembalian Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi Penerimaan PNBP pada LRA Lembar Muka harus sama dengan realisasi Penerimaan PNBP pada LRA Pendapatan Negara dan Hibah dikurangi  realisasi Pengembalian Penerimaan PNBP

Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah menurut LRA Lembar Muka  harus sama dengan realisasi Penerimaan Hibah pada LRA Pendapatan Negara dan Hibah menurut Mata Anggaran dikurangi  realisasi Pengembalian Penerimaan Hibah. Penerimaan Hibah dicatat sebagai Pendapatan Bagian Anggaran BUN (Kode BA = ‘999’)

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai  pada LRA Lembar Muka harus sama dengan realisasi Belanja  Pegawai pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja dikurangi  realisasi Pengembalian Belanja Pegawai menurut Jenis Belanja

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang menurut LRA Lembar Muka harus sama dengan realisasi Belanja  Barang menurut Jenis Belanja dikurangi  realisasi Pengembalian Belanja Barang menurut Jenis Belanja

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal menurut LRA Lembar Muka harus sama dengan realisasi Belanja  Modal menurut Jenis Belanja dikurangi  realisasi Pengembalian Belanja Modal menurut Jenis Belanja

Belanja pembayaran Bunga Utang

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang menurut LRA Lembar Muka harus sama dengan realisasi Belanja  Pembayaran Bunga Utang menurut Jenis Belanja dikurangi  realisasi Pengembalian Belanja Pembayaran Bunga Utang menurut Jenis Belanja. Pembayaran bunga Utang merupakan belanja Bagian Anggaran BUN.

Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi menurut LRA Lembar Muka harus sama dengan realisasi Belanja  Subsidi menurut Jenis Belanja dikurangi  realisasi Pengembalian Belanja Subsidi menurut Jenis Belanja. Pembayaran Subsidi merupakan Belanja Bagian Anggaran BUN.

Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah menurut LRA Lembar Muka harus sama dengan realisasi Belanja  Hibah menurut Jenis Belanja dikurangi  realisasi Pengembalian Belanja Hibah menurut Jenis Belanja. Pembayaran Hibah merupakan belanja Bagian Anggaran BUN.

Belanja bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial menurut LRA Lembar Muka harus sama dengan realisasi Belanja  Bantuan Sosial pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja dikurangi  realisasi Pengembalian Belanja Bantuan Sosial menurut Jenis Belanja

Belanja Lain-lain

Realisasi Belanja Lain-lain menurut LRA Lembar Muka harus sama dengan realisasi Belanja  Lain-lain pada LRA menurut Jenis Belanja dikurangi  realisasi Pengembalian Belanja Lain-lain menurut Jenis Belanja. Pembayaran Belanja Lain-lain merupakan Belanja Bagian Anggaran BUN.

Transfer Daerah

Transfer Dana Perimbangan

Realisasi Transfer Dana Perimbangan menurut LRA Lembar Muka harus sama dengan Realisasi Transfer Dana Perimbangan (Akun 61) pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja  dikurangi  realisasi Pengembalian Transfer Dana Perimbangan (Akun 61).

Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang

Realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus dan  Penyeimbang  menurut LRA Lembar Muka harus sama dengan Realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang (Akun 62) pada LRA Belanja menurut Jenis Belanja  dikurangi  realisasi Pengembalian Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang (Akun 62).

KPPN selaku UAK BUN – Daerah hanya diperkenankan memiliki realisasi untuk Dana Bagi Hasil saja, sedangkan DAK dan DAU diproses oleh Kuasa BUN Pusat.

Bersambung ke…

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (3)

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (4)

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (5)

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (1)

Dasar Hukum

PP No 24 Tahun  2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

PMK No. 171/PMK.05/2007

PMK No. 91/PMK.05/2007

PMK No. 84/PMK.05/2007

PMK No. 196/PMK.05/2007

PMK No. 40/PMK.05/2007

PMK No. 102/PMK.05/2007

Tujuannya

Analisis laporan keuangan BUN dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana diisyaratkan dalam PP No 24 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, terdiri dari:

Relevan

- Memiliki manfaat umpan balik (feedback    value)

- Memiliki manfaat prediktif (predictive value)

- Tepat waktu

- Lengkap

Andal

- Jujur

- Dapat diverifikasi

- Netral

Dapat dibandingkan

- Secara Internal à unsur-unsur yang ada dalam suatu laporan itu sendiri

- Secara Eksternal à membandingkan unsur-unsur antar laporan

Dapat dibandingkan

- Secara Internal à unsur-unsur yang ada dalam suatu laporan itu sendiri

- Secara Eksternal à membandingkan unsur-unsur antar laporan

Dapat dipahami yaitu apabila informasi yang disajikan dalam LKPP dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan

Ruang Lingkup Analisa

1.Neraca (Neraca SAU dan SAKUN)

a.Aset Lancar

b.Investasi Jangka Panjang

c.Aset Tetap

d.Kewajiban Jangka Pendek

e.Kewajiban Jangka Panjang

f.Ekuitas Dana

2.Laporan Realisasi Anggaran

a.Pendapatan

b.Belanja

c.Pembiayaan

d.Silpa/Sikpa

3.Laporan Arus Kas

a.Aktivitas Operasional

b.Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

c.Aktivitas Pembiayaan

d.Aktivitas Non Anggaran

4.Hubungan Antar Laporan

a.Lak dengan Neraca KUN

b.LRA dengan LAK

Analisa Laporan terdiri dari :

Analisa Neraca(Tk. KPPN, Tk. Kanwil dan Tk. Pusat)

Analisa Laporan Realisasi Anggaran (Tk. KPPN, Tk. Kanwil dan Tk. Pusat)

Analisa Laporan Arus Kas (Tk. KPPN, Tk. Kanwil dan Tk. Pusat)

Analisa Antar Laporan (Tk. KPPN, Tk. Kanwil dan Tk. Pusat)

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu

NERACA  (SAU & SAKUN)

Aset Lancar

Investasi Jangka Panjang

Aset Tetap

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Panjang

Ekuitas Dana

ASET

Aset Lancar :

-Kas dan Setara Kas

-Uang Muka Dari Rekening KUN

-Piutang

-Investasi Jangka Pendek

-Persedian

Investasi Jk Panjang:

-Investasi Permanen

-Investasi Non Permanen

Aset Tetap :

-Aset Tetap

-Konstruksi dalam pengerjaan

-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

-Aset Tetap BLU

Dana Cadangan :

Dana Cadangan

Aset Lainnya:

-Piutang Jangka Panjang

-Kemitraan dengan Pihak Ketiga

-Aset Tak Berwujud

-Aset Lain-Lain

KEWAJIBAN

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

KLASIFIKASI KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

-Kewajiban Jangka Pendek

-Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban Jangka Panjang

-Utang Jk.Panjang Dalam Negeri

-Utang Jk.Panjang Luar Negeri

EKUITAS DANA

Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Ekuitas Dana Lancar

- Ekuitas Dana Lancar

- Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Dana Cadangan

- Ekuitas Dana Cadangan

NERACA SAU

Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran + SPM UP – Pengembalian UP + Kas yang bukan dari

Pengembalian UP = Saldo Kas di Bendahara

Pengeluaran pada akhir tahun

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran harus sama dengan Uang Muka dari KPPN

Kas pada BLU harus sama dengan Dana Lancar BLU

Dana Bergulir harus sama dengan Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

Jumlah Aset  Tetap hasil Total Penambahan Tanah sebelum disesuaikan ditambah Total Peralatan dan Mesin sebelum disesuaikan ditambah Total  Gedung dan Bangunan sebelum disesuaikan ditambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum disesuaikan harus sama dengan Total Ekuitas Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Total Jumlah Aset  Harus sama dengan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana

Total Uang Muka dari KPPN harus sama dengan Kas di Bendahara Keuangan

Total Kewajiban Jangka Panjang harus sama dengan Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana Lancar BLU harus sama dengan Kas pada BLU

Ekuitas Dana pada tingkat Kanwil harus sama dengan jumlah Kewajiban/Ekuitas Dana pada Neraca SAU dari semua KPPN di wilayahnya.

Total Rekening Kas KPPN + Kas di Bendahara Pengeluaran + Kas dalam Transito + Kas pada BLU harus sama dengan Utang PFK + Utang kepada pihak Ketiga + Dana Lancar BLU + SAL+SILPA

Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran + SPM UP dikurangi (-)  Pengembalian UP harus sama dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada akhir tahun

Rekening Kas KPPN tingkat Kanwil harus sama dengan penjumlahan saldo Rekening KPPN di LKP semua KPPN

Rekening Kas di KPPN + Kas di Bendahara Pengeluaran + Kas Dalam Transito + Kas pada BLU harus sama dengan Utang PFK + Utang kepada pihak Ketiga + Dana Lancar BLU + SAL + SILPA

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana harus sama dengan Jumlah Aset

Bersambung ke…

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (2)

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (3)

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (4)

Pedoman Analisis Laporan Kuasa BUN (5)

Buku Pengawasan Kredit Anggaran

Buku Pengawasan Kredit Anggaran
 Untuk mencatat pengeluaran kas untuk belanja negara yang telah membebani anggaran yang pembayarannya baik menggunakan UP maupun LS, mencatat penggantian UP melalui SPM-GUP dan sisa kredit anggaran
 Buku Pembantu Pengawasan Anggaran masing-masing dibuat berdasarkan klasifikasi belanja per program

APBN Klasifikasi Belanja Negara

Klasifikasi Belanja Negara

Belanja Negara dirinci menurut :  organisasi, fungsi dan jenis belanja.

a. Organisasi :

Rincian belanja negara disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat

Secara garis besar susunan rincian belanja tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa bagian anggaran yang terdiri dari :

1. Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara : MPR, DPR, MA, dll;

2. Kementerian  : Dep. Dalam Negeri, Dep. Keuangan, dll;

3. Setingkat Kementerian : Kejaksaan Agung, Panglima/Polri, dll;

4. Kementerian Koordinator : Polkam, Kesra, Perekonomian, dll;

5. Kementerian Negara : LH, Koperasi, PAN, dll;

6. Lembaga Non Departemen : BIN, BPN, dll;

7. Komisi-Komisi : Mahkamah Konstitusi (MK), KOMNAS HAM, Komisi Yudisial (KY), dll;

8. Lembaga Keuangan :

8.1. Cicilan Bunga Utang,

8.2.Perimbangan,

8.3.Penyertaan Modal Negara,

8.4.Penerusan Pinjaman,

b.Fungsi :

Terdiri dari :

1. Pelayanan Umum

2. Pertahanan

3. Ketertiban dan Keamanan

4. Ekonomi

5. Lingkungan Hidup

6. Perumahan dan Fasilitas Umum

7. Kesehatan

8. Pariwisata dan Budaya

9. Agama

10. Pendidikan

11. Perlindungan Sosial

Dari kesebelas fungsi tersebut dapat dirinci lagi menjadi 79 Sub fungsi yang terdiri atas :

Pelayanan Umum terdiri atas :  8  Sub Fungsi

Pertahanan terdiri atas :  5  Sub Fungsi

Ketertiban dan Kemanan terdiri atas :  7  Sub Fungsi

Ekonomi terdiri atas : 11 Sub Fungsi

Lingkungan Hidup terdiri atas :  7  Sub Fungsi

Perumahan dan Fasilitas Umum terdiri atas :  6  Sub Fungsi

Kesehatan terdiri atas :  6  Sub Fungsi

Pariwisata dan Budaya terdiri atas :  5  Sub Fungsi

Agama terdiri atas :  4  Sub Fungsi

Pendidikan terdiri atas : 10 Sub Fungsi

Perlindungan Sosial terdiri atas : 10 Sub Fungsi

Sub Fungsi akan dirinci lagi menjadi Program yang terdiri atas : 250 Program yang menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPR-RI.

Jenis Belanja Terdiri dari :

1. Belanja Pegawai,
2. Belanja Barang,

Belanja Modal,

Pembayaran Bunga Cicilan,

Subsidi,

Belanja Hibah,

Bantuan Sosial

Belanja Lain-Lain

Belanja Pegawai terdiri atas : Gaji dan Tunjangan, Honorarium/Lembur/Vakasi, Tunjangan Umum (51);

Belanja Barang terdiri atas : Barang, Jasa, Pemeliharaan, Perjalanan, BLU (52);
Belanja Modal terdiri atas : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigási dan Jaringan, Pemeliharaan Yang dikapitalisasi, Fisik Lainnya (53);
Pembayaran Bunga Cicilan terdiri atas :

Pembayaran Bunga Utang,

Pembayaran Discount SUN DN,

Pembayaran Discount SUN LN,

Pembayaran Loss On Bond Redemption,

Pembayaran Discount SBSN DN,

Pembayaran Discount SBSN LN,

Belanja Denda (54);

Subsidi terdiri atas : Subsidi Perusahaan Negara, Subsidi Perusahaan Swasta (55);

Belanja Hibah terdiri atas : Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, Hibah kepada Organisasi International, Hibah Kepada Pemda (56);

Bantuan Sosial terdiri atas : Bantuan Kompensasi Sosial, Bantuan sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan, Lembaga Sosial lainnya (57);

Belanja Lain-lain (58).

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pengertian APBN

Anggaran (budget) pada intinya dapat dibedakan menajdi dua, yaitu

1. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan APBN,

2. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah selanjutnya disebut dengan APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada dasarnya APBN terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja yang dalam pelaksanaannya sangatlah berbeda.

Selanjutnya timbul beberapa istilah-istilah yang termuat dalam UU No 17 Tahun 2003 pasal 1, sebagai berikut :

a. Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara;
b. Pengeluaran Negara adalah uang yang keluar dari kas negara;
c. Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
d. Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
e. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Fungsi APBN

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003, pasal 3 antara lain menyebutkan bahwa

fungsi APBN terdiri atas :

a. Otorisasi : menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;

b. Perencanaan : menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

c. Pengawasan : pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

d. Alokasi : harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

e. Distribusi : negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

f. Stabilisasi : menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

Format APBN

Format APBN mulai reformasi telah mengalami perubahan dari T-Account menjadi I-Account dengan ketentuan antara lain :

a. APBN dibuat dalam bentuk Staffel, yaitu catatan penerimaan negara dan pengeluarannya disatukan dalam satu kolom

b. Catatan penerimaan ditempatkan di bagian atas, sedangkan catatan belanja negara ditempatkan di bawahnya

c. Dengan demikian format ini dapat memperlihatkan adanya surplus atau defisit anggaran, dan kemudian dilanjutkan dengan pembiayaannya baik dari sumber dalam negeri maupun luar negeri
Jika sobat-sobat merasa ada yang kurang jelas mengenai tulisan ini atau mau bertanya seputar APBN & Keuangan Negara silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini.

pasti saya jawab sesuai dengan kemampuan terbaik yang ada

POKOK-POKOK PELAKSANAAN APBN

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berkedaulatan rakyat berdasarkan hukum yang diwujudkan dengan konsitusi oleh karna itu dalam hal keuangan negara pun harus mengacu pada konstitusi dalam hal ini ialah

Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang, dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang.

sampai dengan tahun 2003 ketentuan perundang-undangan mengenai keuangan negara masih memakai peraturan perundangan yg dibuat pada masa kolonialisme belanda krn berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang dasar 1945

peraturan perundang-undangan buatan kolonial belanda yang dimaksud ialah:

Undang-Undang Pelaksanaan Keuangan Negara:

Indische Comptabiliteitswet ( ICW Stbl. 1925 No. 448) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1968, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo Stbl 1936 No. 445 dan Regelen voor het Administratief Beheer (RAB) Stbl 1933 No. 381.

Undang-Undang Pemeriksaaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara :

Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320

Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam keuangan negara.
Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilihat dimulai dari :

a. Perencaanaan dan Penganggaran :
- Kurang nampak keterkaitan antara Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan;
- Pengganggaran masih berbasis INPUT;
- Jangkauan masih 1 tahun terputus-putus
- Dipisahkan anggaran Rutin & Pembangunan;

b. Pengelolaan Perbendaharaan :
- Tercampurnya kewenangan administratif dengan kewenangan perbendaharaan;
- Fungsi yang terbatas pada Financial Administration
- Belum tegasnya fungsi pejabat perbendaharaan;
- Tidak jelas fungsi pengelolaan investasi, piutang & utang
pemerintah
- Belum terwujudnya sistem Treasury Single Account
- Pengelolaan Barang Milik Negara belum memadai

c. Sistem Audit & Pelaporan :
- Belum baiknya fungsi Akuntansi dan Pelaporan;
- Masih membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyampaian Laporan Keuangan (PAN);
- Dasar Hukum yang kurang kuat.

1.1. Pengertian Keuangan Negara

Pendekatan pengertian yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara dapat dilihat dari berbagai sisi antara lain :

a. Obyek :

Keuangan Negara adalah meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, monoter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala suatu baik baik berupa uang, maupun berupa barang  yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b. Subyek :

Keuangan Negara adalah meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

c. Proses :

Keuangan Negara adalah mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

d. Tujuan :

Keuangan Negara adalah meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan Keuangan Negara dapat dikelompokkan dalam:

1.sub bidang pengelolaan fiskal,

2.sub bidang pengelolaan monoter,

3.dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

1.1. Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara:

1.asas tahunan,

2.asas universalitas,

3.asas kesatuan,

4. asas spesialitas

asas-asas baru (best practices/penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara:

1. akuntabilitas berorientasi pada hasil;

2. profesionalitas;

3. proposionalitas;

4.keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara;

5.pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Asas-asas umum tersebut diperlukan pula guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah sebaimana yang telah dirumuskan dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara, pelaksanaan Undang-Undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimakudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagaian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi:

1.kewenangan yang bersifat umum;

2.kewenangan yang bersifat khusus.

Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagaian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada:

A. Menteri Keuangan selaku:

1. Pengelola Fiskal;

2. Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan,

B. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku

1. Pengguna Anggaran;

2. Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia,

setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi fungsi-fungsi:

1.pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro,

2.penganggaran,

3.administrasi perpajakan,

4.administrasi kepabeanan,

5.perbendaharaan,

6.pengawasan keuangan

Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelengaraan pemerintahan negara sebagaian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah.

Demikian pula untuk mencapai kestabilan nilai rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh bank sentral.

Pengaturan secara jelas kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Penerapan prinsip ini diyakini berpengaruh besar bagi upaya pencapaian tujuan bernegara, mengingat manifestasi pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan adalah disusun dan dilaksanakannya APBN dan APBD setiap tahun.

Menteri Keuangan (CFO) :

Menteri Keuangan mempunyai tugas dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal,  sebagai berikut :

a)  menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;

a)      menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;

b)      mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

c)      melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;

d)      melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;

e)      melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

f)        menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;

g)      melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdsarkan ketentuan undang-undang.

(Sumber : UU No : 17 tahun 2003, Pasal 8 )

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang :

1. menetapkan kebjakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
2. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
4. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
5. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
7. menyimpan uang negara;
8. menempatkan uang negara dan mengelola.menatausahakan investasi;
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
10. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
11. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
12. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
13. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah;
14. melakukan penagihan piutang negara;
15. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
16. menyajikan informasi keuangan negara;
17. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara;
18. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
19. menunjuk pejabat Kuasa Bendara Umum Negara.

(Sumber : UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 7)

.  Menteri/Pimpinan Lembaga (COO)

Selanjutnya Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas begai berikut :

a)      menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

b)      menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

c)      melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

d)      melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara;

e)      mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

f)        mengelola barang milik/kekayaan negara yang menajdi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

g)      menysusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

h)      melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undnag-undang.

(Sumber : UU No 17 Tahun 2003, Pasal 9)

Dalam pelaksanaannya pasal tersebut di atas, Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berwenang :

1. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
2. menunjuk Kuasa Pengguna Anggran/pengguna Barang;
3. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;

1. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;
2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
3. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran;
4. menggunakan barang milik negara;
5. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;
6. mengawasi pelaksanaan anggaran;
7. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

( Sumber : UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 4)