ramaputra

Archive for the ‘Keuangan Negara & Perbendaharaan Negara’ Category

PELAPORAN REALISASI ANGGARAN

In Keuangan Negara & Perbendaharaan Negara on 06/06/2009 at 9:00 am

PELAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 15

Untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN diperlukan antara lain data realisasi APBN, arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk keperluan tersebut, maka:
a. Kepala kantor/satker selaku Unit  Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) wajib membuat Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta Arsip Data Komputer (ADK) yang dikelolanya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga secara berjenjang melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran tingkat Wilayah (UAPPAW) dan kepada KPPN setempat.
b. Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara wajib membuat Laporan Kas Posisi (LKP) harian dan mingguan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
c. Kepala KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara wajib membuat laporan bulanan realisasi anggaran, arus kas dan neraca kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk diproses dan selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Informasi dan Akuntansi.
d. Laporan yang menyangkut dengan realisasi APBN lainnya sepanjang belum dicabut dan masih diperlukan tetap dilaksanakan.

sumber : Pasal 15    PER-66/PB/2005 TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PER-66/PB/2005 TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

PROSEDUR PENGAJUAN SPP

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penerbitan SPM, dibuat dengan menggunakan format yang telah ditentukan dan kelengkapan persyaratannya diatur sebagai berikut di bawah ini:

1. SPP-UP (Uang Persediaan)

Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa Uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.

2. SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan)

a. Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.
b. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk bahwa:
1) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak   tanggal diterbitkan SP2D;
2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara;
3) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.
c. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.

3. SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan)

a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran;
b. SPTB .
c. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

4. SPP Untuk Pengadaan Tanah
Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Apabila tidak mungkin dilaksanakan melalui mekanisme LS, dapat dilakukan melalui UP/ TUP.

Pengaturan mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut:

a. SPP-LS (Pembayaran Langsung)

1) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu ) hektar di kabupaten/ kota;
2) foto copy bukti kepemilikan tanah;
3) kuitansi;
4) SPPT PBB tahun transaksi;
5) Surat persetujuan harga;
6) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
7) Pelepasan/ penyerahan hak atas tanah/ akta jual beli di hadapan PPAT;
8) SSP PPh final atas pelepasan hak;
9) Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).

b. SPP-UP/TUP

1) Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) hektar dilengkapi persyaratan daftar nominatif pemilik tanah yang ditandatangani oleh Kuasa PA.
2) Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah di kabupaten/ kota setempat dan dilengkapi dengan daftar nominatif pemilik tanah dan besaran harga tanah yang ditandatangani oleh Kuasa PA dan diketahui oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT).
3) Pengadaan tanah yang pembayarannya dilaksanakan melalui UP/ TUP harus terlebih dahulu mendapat ijin dispensasi dari Kantor Pusat Ditjen PBN / Kanwil Ditjen PBN sedangkan besaran uangnya harus mendapat dispensasi UP/ TUP sesuai ketentuan yang berlaku.

5. SPP-LS untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/ vakasi


a. Pembayaran Gaji Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Gaji Terusan/ Uang Duka Wafat/ Tewas
, dilengkapi dengan :

  1. Daftar Gaji In Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Uang Duka Wafat/Tewas,
  2. SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala,
  3. Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,
  4. Daftar Keluarga (KP4), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi Akta Kelahiran,
  5. SKPP,
  6. Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas,
  7. Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah,
  8. Surat Pindah,
  9. Surat Kematian,
  10. SSP PPh Pasal 21.

Kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai peruntukannya.

b. Pembayaran Lembur dilengkapi dengan:

  1. daftar pembayaran perhitungan lembur yang ditandatangani oleh Kuasa PA/ Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran satker/ SKS yang bersangkutan,
  2. surat perintah kerja lembur,
  3. daftar hadir kerja,
  4. daftar hadir lembur,
  5. dan SSP PPh Pasal 21.

c. Pembayaran Honor/ Vakasi dilengkapi dengan:

  1. surat keputusan tentang pemberian honor vakasi,
  2. daftar pembayaran perhitungan honor/ vakasi yang ditandatangani oleh Kuasa PA/ Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan,
  3. SSP PPh Pasal 21.

6. SPP-LS non belanja pegawai
a. Pembayaran pengadaan barang dan jasa dilengkapi dengan:

1) Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan;
2) Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan;
3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
5) Berita Acara Pembayaran;
6) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk; (format kuitansi LS sebagaimana lampiran 4);
7) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
8) Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri;
10) Ringkasan Kontrak yang dibuat sesuai dengan format lampiran 5 untuk Rupiah Murni dan lampiran 6 untuk PHLN.
Berita Acara pada butir 3), 4) dan 5) di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap lima dan disampaikan kepada:
a) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM;
b) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak;
c) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan.

b. Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon dan Air) dilengkapi dengan:

1) Bukti tagihan daya dan jasa;
2) Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT PLN, PT Telkom, PDAM dll.);

Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan Jasa belum dapat dilakukan secara langsung, satuan kerja/SKS yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan UP.
Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan oleh satker/ SKS setelah mendapat dispensasi/ persetujuan terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN sepanjang dananya tersedia dalam DIPA berkenaan.

c. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan:

  1. daftar nominatif pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas, yang berisi antara lain:

-informasi mengenai data pejabat (Nama, Pangkat/golongan),

-tujuan&tanggal keberangkatan,

-lama perjalanan dinas,

-dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat.

Daftar nominatif tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN.
Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran satker/ SKS yang bersangkutan kepada para pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas.

7. SPP untuk PNBP

a. UP/ TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari UP/ TUP lainnya;

b. UP dapat diberikan kepada satker pengguna sebesar 20 % dari pagu dana PNBP pada DIPA maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan melampirkan:

  1. Daftar Realisasi Pendapatan dan Penggunaan Dana DIPA (PNBP) tahun anggaran sebelumnya (lampiran 7).
  • Apabila UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatikan maksimum pencairan (MP). Kewenangan pemberian TUP mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (7);
  • c. Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut:

    MP = (PPP x JS) – JPS

    MP = maksimum pencairan dana;
    PPP = proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan;
    JS = jumlah setoran;
    JPS = jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM
    terakhir yang diterbitkan.

    d. Dalam pengajuan SPM-TUP/ GUP/ LS PNBP ke KPPN, satker pengguna harus melampirkan Daftar Perhitungan Jumlah MP (format sebagaimana lampiran 8).
    e. Untuk satker pengguna yang setorannya dilakukan secara terpusat, pencairan dana diatur secara khusus dengan surat edaran Dirjen PBN tanpa melampirkan SSBP.
    f. Satker pengguna yang menyetorkan pada masing-masing unit (tidak terpusat), pencairan dana harus melampirkan bukti setoran (SSBP) yang telah dikonfirmasi oleh KPPN.
    g. Besaran PPP untuk masing-masing satker pengguna diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.
    h. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP satker yang bersangkutan dalam DIPA.
    i. Pertanggungjawaban penggunaan dana UP/ TUP PNBP oleh Kuasa PA, dilakukan dengan mengajukan SPM ke KPPN setempat cukup dengan melampirkan SPTB.
    j. Khusus perguruan tinggi negeri selaku pengguna PNBP (non BHMN), sisa dana PNBP yang disetorkan pada akhir tahun anggaran ke rekening kas negara dapat dicairkan kembali maksimal sebesar jumlah yang sama pada awal tahun anggaran berikutnya mendahului diterimanya DIPA dan merupakan bagian dari target PNBP yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.
    k. Sisa dana PNBP dari satker pengguna di luar butir i, yang disetorkan ke rekening kas negara pada akhir tahun anggaran merupakan bagian realisasi penerimaan PNBP tahun anggaran berikutnya dan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan setelah diterimanya DIPA.
    l. Sisa UP/ TUP dana PNBP sampai akhir tahun anggaran yang tidak disetorkan ke rekening kas negara, akan diperhitungkan pada saat pengajuan pencairan dana UP tahun anggaran berikutnya.
    m. Untuk keseragaman dalam pembukuan sistem akuntansi, maka penyetoran PNBP agar menggunakan formulir SSBP yang telah ditentukan formatnya.

    Klasifikasi Belanja Negara

    Belanja Negara dirinci menurut :  organisasi, fungsi dan jenis belanja.

    a. Organisasi :

    Rincian belanja negara disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat

    Secara garis besar susunan rincian belanja tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa bagian anggaran yang terdiri dari :

    1. Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara : MPR, DPR, MA, dll;

    2. Kementerian  : Dep. Dalam Negeri, Dep. Keuangan, dll;

    3. Setingkat Kementerian : Kejaksaan Agung, Panglima/Polri, dll;

    4. Kementerian Koordinator : Polkam, Kesra, Perekonomian, dll;

    5. Kementerian Negara : LH, Koperasi, PAN, dll;

    6. Lembaga Non Departemen : BIN, BPN, dll;

    7. Komisi-Komisi : Mahkamah Konstitusi (MK), KOMNAS HAM, Komisi Yudisial (KY), dll;

    8. Lembaga Keuangan :

    8.1. Cicilan Bunga Utang,

    8.2.Perimbangan,

    8.3.Penyertaan Modal Negara,

    8.4.Penerusan Pinjaman,

    b.Fungsi :

    Terdiri dari :

    1. Pelayanan Umum

    2. Pertahanan

    3. Ketertiban dan Keamanan

    4. Ekonomi

    5. Lingkungan Hidup

    6. Perumahan dan Fasilitas Umum

    7. Kesehatan

    8. Pariwisata dan Budaya

    9. Agama

    10. Pendidikan

    11. Perlindungan Sosial

    Dari kesebelas fungsi tersebut dapat dirinci lagi menjadi 79 Sub fungsi yang terdiri atas :

    1. Pelayanan Umum terdiri atas :  8  Sub Fungsi
    2. Pertahanan terdiri atas :  5  Sub Fungsi
    3. Ketertiban dan Kemanan terdiri atas :  7  Sub Fungsi
    4. Ekonomi terdiri atas : 11 Sub Fungsi
    5. Lingkungan Hidup terdiri atas :  7  Sub Fungsi
    6. Perumahan dan Fasilitas Umum terdiri atas :  6  Sub Fungsi
    7. Kesehatan terdiri atas :  6  Sub Fungsi
    8. Pariwisata dan Budaya terdiri atas :  5  Sub Fungsi
    9. Agama terdiri atas :  4  Sub Fungsi
    10. Pendidikan terdiri atas : 10 Sub Fungsi
    11. Perlindungan Sosial terdiri atas : 10 Sub Fungsi

    Sub Fungsi akan dirinci lagi menjadi Program yang terdiri atas : 250 Program yang menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPR-RI.

    Jenis Belanja Terdiri dari :

    1. Belanja Pegawai,
    2. Belanja Barang,
    • Belanja Modal,
    • Pembayaran Bunga Cicilan,
    • Subsidi,
    • Belanja Hibah,
    • Bantuan Sosial
    • Belanja Lain-Lain

    Belanja Pegawai terdiri atas : Gaji dan Tunjangan, Honorarium/Lembur/Vakasi, Tunjangan Umum (51);

    Belanja Barang terdiri atas : Barang, Jasa, Pemeliharaan, Perjalanan, BLU (52);
    Belanja Modal terdiri atas : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigási dan Jaringan, Pemeliharaan Yang dikapitalisasi, Fisik Lainnya (53);
    Pembayaran Bunga Cicilan terdiri atas :

    1. Pembayaran Bunga Utang,
    2. Pembayaran Discount SUN DN,
    3. Pembayaran Discount SUN LN,
    4. Pembayaran Loss On Bond Redemption,
    5. Pembayaran Discount SBSN DN,
    6. Pembayaran Discount SBSN LN,
    7. Belanja Denda (54);

    Subsidi terdiri atas : Subsidi Perusahaan Negara, Subsidi Perusahaan Swasta (55);

    Belanja Hibah terdiri atas : Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, Hibah kepada Organisasi International, Hibah Kepada Pemda (56);

    Bantuan Sosial terdiri atas : Bantuan Kompensasi Sosial, Bantuan sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan, Lembaga Sosial lainnya (57);

    Belanja Lain-lain (58).

    Halaman Berikutnya »

    KETENTUAN LAIN-LAIN

    In Keuangan Negara & Perbendaharaan Negara on 06/06/2009 at 9:00 am

    KETENTUAN LAIN-LAIN

    Pasal 16

    (1) Pembayaran Uang Duka Wafat/ Tewas (UDW/T) dibebankan pada MAK uang duka wafat/ tewas, tanpa memperhatikan pagu dana yang tersedia pada MAK berkenaan.
    (2) Untuk mengawasi kredit pagu DIPA baik belanja pegawai maupun non belanja pegawai, KPPN wajib membuat Kartu Pengawasan Kredit dengan ketentuan:
    a. Kartu pengawasan terdiri dari Kartu Induk Pengawasan Kredit (lampiran 14-1), Kartu Pengawasan Per Kelompok Jenis Belanja (lampiran 14-2), dan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan (lampiran 14-3).
    b. Kartu Pengawasan dibuat per satuan kerja/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja.
    c. Pada setiap akhir tahun anggaran Kartu Pengawasan ditutup dengan diberi catatan: “saldo terakhir sebesar …., dana UP/TUP yang belum disetor sebesar …..” serta ditandatangani oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan diketahui Kepala KPPN.
    (3) KPPN wajib membuat Kartu Pengawasan kontrak (format sebagaimana lampiran 15) untuk kontrak yang pembayarannya dilakukan dengan termin atau sertifikat bulanan.

    PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

    In Keuangan Negara & Perbendaharaan Negara on 06/06/2009 at 8:32 am

    PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

    Pasal 8

    Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan sebagai berikut:

    1. Pengguna Anggaran/Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) berupa soft copy (disket) melalui loket Penerimaan SPM pada KPPN atau melalui Kantor Pos, kecuali bagi satker yang masih menerbitkan SPM secara manual tidak perlu ADK.
    2. SPM Gaji Induk harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran.
    3. Petugas KPPN pada loket penerimaan SPM memeriksa kelengkapan SPM, mengisi check list kelengkapan berkas SPM (format sebagaimana lampiran 11), mencatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM (format sebagaimana lampiran 12) dan meneruskan check list serta kelengkapan SPM ke Seksi Perbendaharaan untuk diproses lebih lanjut.

    Pasal 9

    Penerbitan SP2D oleh KPPN diatur sebagai berikut:

    1. SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D


    2. SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut:
    a. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai :

    1) Daftar Gaji/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Lembur/Honor dan Vakasi yang ditandatangani oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran;
    2) Surat-surat Keputusan Kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji;
    3) Surat Keputusan Pemberian honor/vakasi dan SPK lembur;
    4) Surat Setoran Pajak (SSP).


    b. untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai :

    1). Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas;
    2) SPTB;
    3) Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak);


    c. untuk keperluan pembayaran TUP :

    1) Rincian rencana penggunaan dana;
    2) Surat dispensasi Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan untuk TUP diatas RP 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
    3) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:
    a) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D;
    b) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara;
    c) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.


    d. untuk keperluan pembayaran GUP :

    1) SPTB;
    2) Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak);

    Pasal 10
    Bukti asli lampiran SPP merupakan arsip yang disimpan oleh PA/KPA.


    Pasal 11

    Pengujian SPM dilaksanakan oleh KPPN mencakup pengujian yang bersifat substansif dan formal.

    Pengujian substantif dilakukan untuk:

    a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;
    b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang ditunjuk dalam SPM tersebut;
    c. menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan Kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas);
    d. menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari kepala kantor/satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran;
    e. menguji faktur pajak beserta SSP-nya;

    Pengujian formal dilakukan untuk:

    a. mencocokkan tanda tangan pejabat penanda tangan SPM dengan spesimen tanda tangan;
    b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf;
    c. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.

    Pasal 12

    Keputusan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan :

    a. Penerbitan SP2D bilamana SPM yang diajukan memenuhi syarat yang ditentukan;
    b. Pengembalian SPM kepada penerbit SPM, apabila tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D.

    Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b diatur sebagai berikut:

    a. SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk dikembalikan paling lambat tiga hari kerja setelah SPM diterima;
    b. SPM UP/TUP/GUP dan LS dikembalikan paling lambat satu hari kerja setelah SPM diterima.

    Pasal 13

    Pengesahan Surat Perintah Membayar Penggantian UP (SPM-GUP) Nihil atas TUP dilaksanakan KPPN dengan membubuhkan Cap pada SPM GU Nihil telah dibukukan pada tanggal …….oleh KPPN” dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Perbendaharaan.

    Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu sebagai berikut:

    a. SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja sebelum awal bulan pembayaran gaji.
    b. SP2D Non Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap.
    c. SP2D UP/TUP/GUP dan LS paling lambat satu hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap.

    Penerbitan SP2D oleh KPPN dilakukan dengan cara:

    a. SP2D ditandatangani oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum.
    b. SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi stempel timbul Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum yang disampaikan kepada:
    1) Lembar 1 : Kepada Bank Operasional.
    2) Lembar 2 : Kepada penerbit SPM dengan dilampiri SPM yang telah dibubuhi Cap “ Telah diterbitkan SP2D tanggal …. Nomor …).
    3) Lembar 3 : Sebagai pertinggal di KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi), dilengkapi lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya.

    Pasal 14

    Daftar Penguji (format sebagaimana lampiran 13) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sebagai pengantar SP2D dengan ketentuan:

    a. Ditandatangani oleh Kepala Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum dan diketahui oleh Kepala KPPN serta dibubuhi stempel timbul kepala KPPN.
    b. Lembar kesatu dan lembar kedua dilampiri asli SP2D dikirimkan melalui petugas kurir KPPN ke BI/Bank Operasional /Sentral Giro.
    c. Daftar penguji lembar kedua setelah ditandatangani oleh BI/ Bank Operasional/ Sentral Giro dikembalikan kepada KPPN melalui petugas kurir yang sama.
    d. Daftar penguji lembar ketiga sebagai pertinggal di KPPN.

    UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

    In Keuangan Negara & Perbendaharaan Negara on 06/06/2009 at 7:17 am

    UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

    Pasal 6

    Kepada setiap satker dapat diberikan Uang Persediaan.

    Untuk mengelola Uang Persediaan bagi satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga, sebelum diberlakukannya ketentuan dan/atau dilakukannya pengangkatan pejabat fungsional Bendahara,

    menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kewenangan dapat mengangkat seorang Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga atau satker yang dipimpinnya.

    Untuk membantu pengelolaan Uang Persediaan pada kantor/satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga,

    kepala satker dapat menunjuk Pemegang Uang Muka. Dalam pelaksanaan tugasnya Pemegang Uang Muka bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

    Bendahara pengeluaran dapat membagi uang persediaan kepada beberapa PUM.

    Apabila di antara PUM telah merealisasikan penggunaan UP-nya sekurang-kurangnya 75 %, Kuasa PA/ pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan SPM GUP bagi PUM berkenaan tanpa menunggu realisasi PUM lain yang belum mencapai 75 %.

    Pasal 7

    PA/Kuasa PA menerbitkan SPM-UP berdasarkan DIPA atas permintaan Bendahara Pengeluaran yang dibebankan pada MAK transito.

    Berdasarkan SPM-UP dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2D untuk rekening Bendahara Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP.
    Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.

    Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah UP tersebut digunakan (revolving) sepanjang masih tersedia dana dalam DIPA.

    Bagi bendahara yang dibantu oleh beberapa PUM, dalam pengajuan SPM-UP diwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing PUM.

    Sisa UP yang masih ada pada bendahara pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke Rekening Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

    Setoran sisa UP dimaksud, oleh KPPN dibukukan sebagai pengembalian UP sesuai MAK yang ditetapkan.

    UP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut:

    a. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran Belanja Barang pada klasifikasi belanja 5211, 5212, 5221, 5231, 5241, dan 5811.
    b. Di luar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat.

    UP dapat diberikan setinggi-tingginya:

    1) 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);
    2) 1/18 (satu per delapan belas) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
    3) 1/24 (satu per dua puluh empat) dari pagu DIPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

    Perubahan besaran UP di luar ketentuan pada butir c ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
    Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada butir c dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75 % dari dana UP yang diterima.

    Jika  penggunaan UP belum mencapai 75 %, sedangkan satker/ SKS yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, satker/ SKS dimaksud dapat mengajukan TUP.

    Pemberian TUP diatur sebagai berikut:

    1) Kepala KPPN dapat memberikan TUP sampai dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP bagi instansi dalam wilayah pembayaran KPPN bersangkutan.
    2) Permintaan TUP di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk klasifikasi belanja yang diperbolehkan diberi UP harus mendapat dispensasi dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.


    Syarat untuk mengajukan Tambahan UP:


    a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/ tidak dapat ditunda;
    b. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan.
    c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Negara;
    d. Apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi satker yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.
    e. Pengecualian terhadap butir d diputuskan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas usul Kepala KPPN.

    Dalam mengajukan permintaan TUP bendahara wajib menyampaikan:

    a. Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana MAK yang dimintakan TUP.
    b. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.
    c. Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS.

    SPM UP/Tambahan UP diterbitkan dengan menggunakan kode kegiatan untuk sbb:

    1. rupiah murni 0000.0000.825111,
    2. pinjaman luar negeri 9999.9999.825112,
    3. PNBP 0000.0000.825113.

    Sumber :

    PASAL 6 & 7 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-66/PB/2005 TENTANG

    MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

    PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

    In Keuangan Negara & Perbendaharaan Negara on 06/06/2009 at 6:36 am

    PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

    Setelah menerima SPP, pejabat penerbit SPM menerbitkan SPM dengan mekanisme sebagai berikut:

    1. Penerimaan dan pengujian SPP

    Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan membuat,/ menandatangani tanda terima SPP berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada pejabat penerbit SPM.

    2. Pejabat penerbit SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai berikut:

    a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.
    c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran.
    d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:
    1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);

    2) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
    3) Jadual waktu pembayaran.
    e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.

    3. Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SPP-TUP/SPP-GUP/SPP-LS, Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS dalam rangkap 3 (tiga):

    a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN.
    b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada satker yang bersangkutan.

    4. SPM Jasa Perbendaharaan/SPM PFK Bulog:

    a. SPM Jasa Perbendaharaan adalah SPM-LS untuk pembayaran jasa perbendaharaan kepada PT Pos Indonesia (Persero).
    b. SPM PFK Bulog adalah SPM pembayaran perhitungan potongan dana Bulog yang telah dilakukan oleh KPPN.
    c. SPM dimaksud pada huruf a dan b diterbitkan oleh Subbagian Umum KPPN setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Seksi Bank/Giro Pos/Seksi Bendahara Umum terhadap kebenaran dan kelengkapan tagihan yang diajukan oleh PT Pos Indonesia (Persero)/Bulog.

    5. SPM pengembalian (SPM KP, SPM KPBB, SPM KBC, SPM IB, SPM BPHTB dan lain-lain) diatur tersendiri.

    6. Pengembalian penerimaan negara bukan pajak yang terlanjur disetor ke Rekening Kas Negara diatur sebagai berikut:

    a. Bagi Kementerian Negara/Lembaga atau satker yang mempunyai DIPA, SPM Pengembalian diterbitkan oleh satker yang bersangkutan.
    b. Bagi instansi/ badan/ pihak ketiga yang tidak mempunyai DIPA, SPM Pengembalian diterbitkan oleh KPPN c.q. Subbagian Umum sesuai ketentuan yang berlaku.
    c. Untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b SPM yang diterbitkan harus dilampiri surat keterangan dari KPPN yang menyatakan bahwa penerimaan negara yang akan dikembalikan kepada yang berhak telah dibukukan oleh KPPN.
    d. Khusus untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf a SPM dimaksud harus dilampiri pula Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari Kuasa PA.

    7. Pengembalian pengeluaran anggaran yang telah disetor ke Rekening Kas Negara dilakukan dengan cara:

    SPM Pengembalian yang diterbitkan oleh satker bersangkutan disertai surat keterangan pembukuan oleh KPPN dan dilampiri Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan formulir sebagaimana lampiran 10.

    8. SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya oleh KPPN dan telah dicairkan (telah dilakukan pendebetan rekening kas negara) tidak dapat dibatalkan.
    a. Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai berikut:

    (1) Kesalahan pembebanan pada MAK;
    (2) Kesalahan pencantuman kode fungsi, sub fungsi, kegiatan dan sub kegiatan;
    (3) Uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang pada SPM.

    b. Perbaikan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Kuasa PA/ penerbit SPM. Selanjutnya SPM perbaikan dimaksud dilampiri dengan SKTJM disampaikan kepada Kepala KPPN.

    Sumber: Pasal 5 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-66/PB/2005 TENTANG

    MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

    PROSEDUR PENGAJUAN SPP

    In Keuangan Negara & Perbendaharaan Negara on 06/06/2009 at 5:25 am

    PROSEDUR PENGAJUAN SPP

    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penerbitan SPM, dibuat dengan menggunakan format yang telah ditentukan dan kelengkapan persyaratannya diatur sebagai berikut di bawah ini:

    1. SPP-UP (Uang Persediaan)

    Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa Uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.

    2. SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan)

    a. Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.
    b. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk bahwa:
    1) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak   tanggal diterbitkan SP2D;
    2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara;
    3) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.
    c. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.

    3. SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan)

    a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran;
    b. SPTB .
    c. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

    4. SPP Untuk Pengadaan Tanah
    Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Apabila tidak mungkin dilaksanakan melalui mekanisme LS, dapat dilakukan melalui UP/ TUP.

    Pengaturan mekanisme pembayaran adalah sebagai berikut:

    a. SPP-LS (Pembayaran Langsung)

    1) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu ) hektar di kabupaten/ kota;
    2) foto copy bukti kepemilikan tanah;
    3) kuitansi;
    4) SPPT PBB tahun transaksi;
    5) Surat persetujuan harga;
    6) Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan;
    7) Pelepasan/ penyerahan hak atas tanah/ akta jual beli di hadapan PPAT;
    8) SSP PPh final atas pelepasan hak;
    9) Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan).

    b. SPP-UP/TUP

    1) Pengadaan tanah yang luasnya kurang dari 1 (satu) hektar dilengkapi persyaratan daftar nominatif pemilik tanah yang ditandatangani oleh Kuasa PA.
    2) Pengadaan tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) hektar dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah di kabupaten/ kota setempat dan dilengkapi dengan daftar nominatif pemilik tanah dan besaran harga tanah yang ditandatangani oleh Kuasa PA dan diketahui oleh Panitia Pengadaan Tanah (PPT).
    3) Pengadaan tanah yang pembayarannya dilaksanakan melalui UP/ TUP harus terlebih dahulu mendapat ijin dispensasi dari Kantor Pusat Ditjen PBN / Kanwil Ditjen PBN sedangkan besaran uangnya harus mendapat dispensasi UP/ TUP sesuai ketentuan yang berlaku.

    5. SPP-LS untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/ vakasi


    a. Pembayaran Gaji Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Gaji Terusan/ Uang Duka Wafat/ Tewas
    , dilengkapi dengan :

    1. Daftar Gaji In Induk/ Gaji Susulan/ Kekurangan Gaji/ Uang Duka Wafat/Tewas,
    2. SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala,
    3. Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,
    4. Daftar Keluarga (KP4), Fotokopi Surat Nikah, Fotokopi Akta Kelahiran,
    5. SKPP,
    6. Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas,
    7. Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah,
    8. Surat Pindah,
    9. Surat Kematian,
    10. SSP PPh Pasal 21.

    Kelengkapan tersebut di atas digunakan sesuai peruntukannya.

    b. Pembayaran Lembur dilengkapi dengan:

    1. daftar pembayaran perhitungan lembur yang ditandatangani oleh Kuasa PA/ Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran satker/ SKS yang bersangkutan,
    2. surat perintah kerja lembur,
    3. daftar hadir kerja,
    4. daftar hadir lembur,
    5. dan SSP PPh Pasal 21.

    c. Pembayaran Honor/ Vakasi dilengkapi dengan:

    1. surat keputusan tentang pemberian honor vakasi,
    2. daftar pembayaran perhitungan honor/ vakasi yang ditandatangani oleh Kuasa PA/ Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan,
    3. SSP PPh Pasal 21.

    6. SPP-LS non belanja pegawai
    a. Pembayaran pengadaan barang dan jasa dilengkapi dengan:

    1) Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan;
    2) Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan;
    3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
    4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
    5) Berita Acara Pembayaran;
    6) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk; (format kuitansi LS sebagaimana lampiran 4);
    7) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
    8) Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
    9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri;
    10) Ringkasan Kontrak yang dibuat sesuai dengan format lampiran 5 untuk Rupiah Murni dan lampiran 6 untuk PHLN.
    Berita Acara pada butir 3), 4) dan 5) di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap lima dan disampaikan kepada:
    a) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM;
    b) Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak;
    c) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan.

    b. Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon dan Air) dilengkapi dengan:

    1) Bukti tagihan daya dan jasa;
    2) Nomor Rekening Pihak Ketiga (PT PLN, PT Telkom, PDAM dll.);

    Dalam hal pembayaran Langganan Daya dan Jasa belum dapat dilakukan secara langsung, satuan kerja/SKS yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran dengan UP.
    Tunggakan langganan daya dan jasa tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan oleh satker/ SKS setelah mendapat dispensasi/ persetujuan terlebih dahulu dari Kanwil Ditjen PBN sepanjang dananya tersedia dalam DIPA berkenaan.

    c. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan:

    1. daftar nominatif pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas, yang berisi antara lain:

    -informasi mengenai data pejabat (Nama, Pangkat/golongan),

    -tujuan&tanggal keberangkatan,

    -lama perjalanan dinas,

    -dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat.

    Daftar nominatif tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN.
    Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran satker/ SKS yang bersangkutan kepada para pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas.

    7. SPP untuk PNBP

    a. UP/ TUP untuk PNBP diajukan terpisah dari UP/ TUP lainnya;

    b. UP dapat diberikan kepada satker pengguna sebesar 20 % dari pagu dana PNBP pada DIPA maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan melampirkan:

    1. Daftar Realisasi Pendapatan dan Penggunaan Dana DIPA (PNBP) tahun anggaran sebelumnya (lampiran 7).
  • Apabila UP tidak mencukupi dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan riil satu bulan dengan memperhatikan maksimum pencairan (MP). Kewenangan pemberian TUP mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat (7);
  • c. Dana yang berasal dari PNBP dapat dicairkan maksimal sesuai formula sebagai berikut:

    MP = (PPP x JS) – JPS

    MP = maksimum pencairan dana;
    PPP = proporsi pagu pengeluaran terhadap pendapatan;
    JS = jumlah setoran;
    JPS = jumlah pencairan dana sebelumnya sampai dengan SPM
    terakhir yang diterbitkan.

    d. Dalam pengajuan SPM-TUP/ GUP/ LS PNBP ke KPPN, satker pengguna harus melampirkan Daftar Perhitungan Jumlah MP (format sebagaimana lampiran 8).
    e. Untuk satker pengguna yang setorannya dilakukan secara terpusat, pencairan dana diatur secara khusus dengan surat edaran Dirjen PBN tanpa melampirkan SSBP.
    f. Satker pengguna yang menyetorkan pada masing-masing unit (tidak terpusat), pencairan dana harus melampirkan bukti setoran (SSBP) yang telah dikonfirmasi oleh KPPN.
    g. Besaran PPP untuk masing-masing satker pengguna diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku.
    h. Besarnya pencairan dana PNBP secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu PNBP satker yang bersangkutan dalam DIPA.
    i. Pertanggungjawaban penggunaan dana UP/ TUP PNBP oleh Kuasa PA, dilakukan dengan mengajukan SPM ke KPPN setempat cukup dengan melampirkan SPTB.
    j. Khusus perguruan tinggi negeri selaku pengguna PNBP (non BHMN), sisa dana PNBP yang disetorkan pada akhir tahun anggaran ke rekening kas negara dapat dicairkan kembali maksimal sebesar jumlah yang sama pada awal tahun anggaran berikutnya mendahului diterimanya DIPA dan merupakan bagian dari target PNBP yang tercantum dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.
    k. Sisa dana PNBP dari satker pengguna di luar butir i, yang disetorkan ke rekening kas negara pada akhir tahun anggaran merupakan bagian realisasi penerimaan PNBP tahun anggaran berikutnya dan dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan setelah diterimanya DIPA.
    l. Sisa UP/ TUP dana PNBP sampai akhir tahun anggaran yang tidak disetorkan ke rekening kas negara, akan diperhitungkan pada saat pengajuan pencairan dana UP tahun anggaran berikutnya.
    m. Untuk keseragaman dalam pembukuan sistem akuntansi, maka penyetoran PNBP agar menggunakan formulir SSBP yang telah ditentukan formatnya.

    APBN Klasifikasi Belanja Negara

    In Keuangan Negara & Perbendaharaan Negara on 06/06/2009 at 4:33 am

    Klasifikasi Belanja Negara

    Belanja Negara dirinci menurut :  organisasi, fungsi dan jenis belanja.

    a. Organisasi :

    Rincian belanja negara disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat

    Secara garis besar susunan rincian belanja tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa bagian anggaran yang terdiri dari :

    1. Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara : MPR, DPR, MA, dll;

    2. Kementerian  : Dep. Dalam Negeri, Dep. Keuangan, dll;

    3. Setingkat Kementerian : Kejaksaan Agung, Panglima/Polri, dll;

    4. Kementerian Koordinator : Polkam, Kesra, Perekonomian, dll;

    5. Kementerian Negara : LH, Koperasi, PAN, dll;

    6. Lembaga Non Departemen : BIN, BPN, dll;

    7. Komisi-Komisi : Mahkamah Konstitusi (MK), KOMNAS HAM, Komisi Yudisial (KY), dll;

    8. Lembaga Keuangan :

    8.1. Cicilan Bunga Utang,

    8.2.Perimbangan,

    8.3.Penyertaan Modal Negara,

    8.4.Penerusan Pinjaman,

    b.Fungsi :

    Terdiri dari :

    1. Pelayanan Umum

    2. Pertahanan

    3. Ketertiban dan Keamanan

    4. Ekonomi

    5. Lingkungan Hidup

    6. Perumahan dan Fasilitas Umum

    7. Kesehatan

    8. Pariwisata dan Budaya

    9. Agama

    10. Pendidikan

    11. Perlindungan Sosial

    Dari kesebelas fungsi tersebut dapat dirinci lagi menjadi 79 Sub fungsi yang terdiri atas :

    1. Pelayanan Umum terdiri atas :  8  Sub Fungsi
    2. Pertahanan terdiri atas :  5  Sub Fungsi
    3. Ketertiban dan Kemanan terdiri atas :  7  Sub Fungsi
    4. Ekonomi terdiri atas : 11 Sub Fungsi
    5. Lingkungan Hidup terdiri atas :  7  Sub Fungsi
    6. Perumahan dan Fasilitas Umum terdiri atas :  6  Sub Fungsi
    7. Kesehatan terdiri atas :  6  Sub Fungsi
    8. Pariwisata dan Budaya terdiri atas :  5  Sub Fungsi
    9. Agama terdiri atas :  4  Sub Fungsi
    10. Pendidikan terdiri atas : 10 Sub Fungsi
    11. Perlindungan Sosial terdiri atas : 10 Sub Fungsi

    Sub Fungsi akan dirinci lagi menjadi Program yang terdiri atas : 250 Program yang menjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah dengan DPR-RI.

    Jenis Belanja Terdiri dari :

    1. Belanja Pegawai,
    2. Belanja Barang,
    • Belanja Modal,
    • Pembayaran Bunga Cicilan,
    • Subsidi,
    • Belanja Hibah,
    • Bantuan Sosial
    • Belanja Lain-Lain

    Belanja Pegawai terdiri atas : Gaji dan Tunjangan, Honorarium/Lembur/Vakasi, Tunjangan Umum (51);

    Belanja Barang terdiri atas : Barang, Jasa, Pemeliharaan, Perjalanan, BLU (52);
    Belanja Modal terdiri atas : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigási dan Jaringan, Pemeliharaan Yang dikapitalisasi, Fisik Lainnya (53);
    Pembayaran Bunga Cicilan terdiri atas :

    1. Pembayaran Bunga Utang,
    2. Pembayaran Discount SUN DN,
    3. Pembayaran Discount SUN LN,
    4. Pembayaran Loss On Bond Redemption,
    5. Pembayaran Discount SBSN DN,
    6. Pembayaran Discount SBSN LN,
    7. Belanja Denda (54);

    Subsidi terdiri atas : Subsidi Perusahaan Negara, Subsidi Perusahaan Swasta (55);

    Belanja Hibah terdiri atas : Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri, Hibah kepada Organisasi International, Hibah Kepada Pemda (56);

    Bantuan Sosial terdiri atas : Bantuan Kompensasi Sosial, Bantuan sosial Lembaga Pendidikan dan Peribadatan, Lembaga Sosial lainnya (57);

    Belanja Lain-lain (58).

    Prasyarat Mencairkan Dana APBN

    In Keuangan Negara & Perbendaharaan Negara on 03/04/2009 at 6:36 am

    Prasyarat yg harus dimiliki Satuan Kerja (Satker) untuk Mencairkan Dana Anggaran Negara:

    1.Memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
    2.Memiliki Tim Pengelola Keuangan/Anggaran/Perbendaharaan yg terdiri dari:
    a.Kuasa Pengguna Anggaran
    b.Pejabat Pembuat Komitmen
    c.Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
    d.Bendahara Pengeluaran
    e.Bendahara Penerimaan (jika Diperlukan)

    3.Memiliki NPWP atas Nama Bendahara Pengeluaran

    4.Memiliki Rekening Bank atas nama Bendahara Pengeluaran yang telah disetujui oleh Kepala KPPN

    Mari kita Uraikan lebih lanjut setiap prasyarat tersebut diatas sehingga lebih jelas

    1.Memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
    Untuk poin satu sudah cukup jelas

    2.Memiliki Tim Pengelola Anggaran

    Semua Pejabat tersebut diatas diangkat dengan Surat Keputusan dari Pengguna Anggaran dalam hal ini Menteri/Pimpinan Lembaga untuk Satker dari dept/lembaga

    sedangkan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota

    Namun demikian untuk point b,c,d,e dapat juga diangkat dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

    3. Memiliki NPWP atas Nama Bendahara Pengeluaran
    NPWP dapat dimiliki dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk proses pengurusan lebih lanjut.

    Satker harus mengirim Copy Kartu NPWP atas Nama Bendahara Pengeluaran kepada
    KPPN

    4.Memiliki Rekening Bank atas nama Bendahara Pengeluaran yang telah disetujui oleh Kepala KPPN

    Jika Satker Anda baru saja berdiri atau baru saja mendapat DIPA yg dibiayai dari APBN maka anda wajib datang ke KPPN untuk memasukkan Surat Permohonan Pembukaan Rekening kepada Kepala KPPN.

    Tapi jika Satker Anda sebelumnya anda telah memiliki Surat Persetujuan Pembukaan Rekening dari Kepala KPPN maka anda harus mengirimkan copy surat tersebut ke KPPN

    Sumber:

    PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban

    Jika sobat-sobat merasa ada yang kurang jelas mengenai tulisan ini atau mau bertanya seputar APBN & Keuangan Negara silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. pasti saya jawab

    Ikuti

    Get every new post delivered to your Inbox.

    Bergabunglah dengan 77 pengikut lainnya.